Saungnarasi.com- Kabupaten Tebo dihadapkan pada tantangan berat dalam pengelolaan keuangan di tahun 2026.Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat secara signifikan mencapai Rp 300 Milyar berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Diakui oleh bupati Tebo Agus Rubiyanto efesiensi anggaran mencapai Rp 300 milyar lebih mengancam tidak ada lagi pembangun fisik dan tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN) dan sektor lainnya.
Kondisi ini dibahas dalam ajang silaturahmi antara eksekutif dan legislatif beberapa hari lalu.
“Kondisi efisiensi anggaran semakin parah, terpaksa kita meniadakan pembangunan fisik. Selain itu, TPP ASN juga tidak bisa lagi dibayarkan,” fungkas Bupati.
Pusingnya ASN Tebo di Tengah Efisiensi Anggaran“Kerja Berat, Fasilitas Dipotong”
Kebijakan efesiensi anggaran pemerintah pusat langsung dirasakan ASN di Kabupaten Tebo. Ditengah tuntutan kerja yang tinggi, hak berkurang menganggu kesejahteraan.
Diakui “R”, sejujurnya dirinya tidak keberatan dengan adanya efisiensi anggaran selama efisiensi anggarannya ini tidak menyentuh ke ranah penghasilan dan fasilitas pegawai. Jika TPP terganggu sangat mengancam kesejahteraan keluarganya termasuk pendidikan anak-anaknya. Semoga ada solusi dan rejeki lah,” ungkapnya sambil mengelus-elus dada saat bicara dengan media.
Jasa Kontruksi Tebo Sangat Terpukul
Hanya pasrah dan berharap
kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tidak berlarut-larut dan berlangsung lama. ” AM”, menuturkan minimnya kegiatan kontruksi saat ini sangat berdampak dengan profesi nya dan rekannya.
Tidak hanya itu, dirinya juga mendapat tekanan dari banyak pekerja putra daerah selama ini sangat bergantung dengan dirinya.
” Dampak utama ya dengan kita. Tapi mereka selama ini ikut dengan kita juga menjadi tanggung jawab dan beban pikiran kita. Ini tidak boleh berlama semoga ada solusi lain dari pemerintah daerah dan pusat tentunya,” fungkasnya.(ASN)
Komentar