Muaratebo– Hampir bersamaan Tenaga honorer di semua daerah mengelar aksi untuk meluapkan rasa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dan meminta pengabdian mereka belasan bahkan puluhan tahun dihargai, diangkat menjadi PPPK penuh waktu tampa tes dan syarat.
Bahkan, semua penjuru Kabupaten /kota mengirimkan utusannya mengelar aksi serentak di Jakarta pada Senin (3/2/2025) waktu lalu, menolak PPPK paruh waktu.
Lain hal di Kabupaten Tebo, pasca gagal mengikuti seleksi PPPK akhir 2024 lalu, tampak biasa seolah pasrah dan putus asa. Terbukti tidak terjadi gejolak seperti di daerah lainnya. Meskipun tidak semuanya, beberapa orang dari mereka, kala itu mengakui sudah pasrah akan nasib mereka.
” Sudah pasrah, puluhan tahun mengabdi ada kesempatan yang lulus mereka orang baru. Mungkin kita tidak dihargai. Untuk apa demo sana- sini,” ujar salah satu dari mereka pasca gagal seleksi kala itu.
Beberapa curhatan tenaga honorer lainnya hampir senada, terlihat putus asa, pasca gagal mengikuti seleksi dan akui dikucilkan akan formasi yang disediakan.
Entah apa yang mendasari, akhirnya ratusan perwakilan dari mereka merapatkan barisan, diputuskan Senin (10/2/2025) mengelar aksi serupa dengan daerah lain, meskipun terkesan lambat. Terpantau mereka mendatangi gedung DPRD untuk mengelar audiensi.
Diikuti dari tuntutan mereka sama dengan daerah lain, meminta pengabdian dihargai pemerintah dengan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dan syarat.
Setelah berdiskusi yang difasilitasi oleh wakil rakyat juga dihadiri utusan instansi pemerintah daerah terkait menghasilan sebuah kesepakatan, akhirnya membubarkan diri.
Kepada awak media, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tebo Yuzep Herman saat diwawancarai mengatakan akan memperjuangkan nasib 1.193 orang honorer Tebo. Dalam waktu dekat akan berkonsultasi ke Jakarta ke BKN dan Menpan RB.
” Dalam waktu dekat kita akan konsultasi ke jakarta ke BKN dan Menpan RB. Berharap dapat mewujudkan apa yang menjadi tuntutan teman-teman honorer,” fungkasnya. ( Kj/SN)
Komentar