H. Mashuri : Tidak Semena-mena Angkat Honorer Jadi ASN, Mesti Dihitung Keuangan Daerah

Muarabungo– Akhirnya bupati Bungo H. Mashuri berkenang beraudiensi bersama Aliansi Honorer R2-R3 Kabupaten Bungo. Terpantau Audensi berlangsung di ruang kerja rumah dinas Bupati Bungo , Kamis siang (30/1/2025), sekira pukul 13.35 wib.

Kepada media usai mengelar pertemuan, mengakui dari awal pemerintahan daerah sudah meminta dan mendesak pemerintah pusat agar persolan honorer terselesaikan.

” Dari awal kami meminta semua teman-teman honorer masuk databese diangkat. Cuman dalam perjalanan ada kebijakan-kebijakan pusat tentu kita ikuti,” ujarnya.

Kendati menyebutkan, bila mana ada kesempatan tes tahap kedua pemerintah tetap mengusahakan. Akan tetapi diakui H.Mashuri sesuai kemampuan keuangan daerah.

” Tapi, yang membuat kita senang saat ini semua pegawai honorer masih kita anggarkan. Meskipun nama nya berubah, apalah namanya. Namun kita anggarkan,” ujarnya.

Atas isu dan tudingan atas dirinya alergi bertemu honorer dan tidak mendukung perjuangan mereka.

” Itu tanya mereka dan jangan tanya saya. Buktinya?,” jawab H. Mashuri spontan.

Lanjut, bicara kemampuan keuangan daerah yang menjadi kendala dalam menyelesaikan persolan honorer. Disampaikan H Mashuri pemerintah daerah tidak semena-mena, mesti dihitung.

” Maka kita hitung, tidak bisa kita angkat semua. Tidak bisa, mesti kita hitung kemampuan keuangan kita,” paparnya.

Lalu, akankah bernasib sama honorer di Bungo dengan daerah lain, dijawab.

” Sudah lulus tidak bisa diangkat dan bisa bayar. Karena itu kita mesti hitung -hitung,” cetusnya.

Terakhir disampaikan Bupati, yang jelas saat ini pemerintah mendukung perjuangan tenaga honorer. Mudahan mereka diangkat menjadi PPPK/ ASN tanpa teks. Mengakui dirinya juga merasa kasian atas pengabdian mereka yang belasan tahun bahkan puluhan tahun.

Terpisah, ketua Aliansi Honorer R2-R3 Bungo Ns. Tobroni mengakui senang akhirnya bupati Bungo dua prioritas H. Mashuri berkenan beraudensi bersama mereka. Ia mengakui hasil pertemuan tersebut pemerintah daerah sepakat untuk satu visi dan misi berjuang bersama agar ribuan honorer R2-R3 diangkat menjadi PPPK/ASN tanpa tes.

” Masih menunggu aturan pusat intinya. Visi dan misi sudah disepakati bersama pemerintah daerah. Mengusulkan ke pusat atas nasib kita kedepan,” ujarnya.

Namun, Tobroni memastikan pihak akan terus berjuang dan memastikan akan berjuang serentak se-Indonesia pada 3 Februari 2025 nanti dengan mengelar aksi di komisi II DPR RI pusat. ( SN)

Komentar