Ini Kata Rio Tanah Periuk, Soal Dirinya Didemo

Muarabungo– Datuk Rio Tanah Periuk A. Roni melalui sambungan telpon justru menanggapi positif aksi demontrasi yang dilakukan sekelompok warganya.

” Biasalah ndo kita negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Namun begitu, dia mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya menjelaskan apa yang menjadi tuntutan dan kesalahpahaman antara pendemo dan pihak Pemerintah Dusun (Pemdus) Tanah Periuk.

“Baik dari tingkat desa, semua BPD, Bhabinkamtibmas, Lembaga Adat, Babinsa, pihak kecamatan dan pihak bersangkutan sudah kami undang untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Tapi pihak yang bersangkutan tidak ada yang datang,” paparnya.

Selama menjabat Rio Tanah Periuk sambungnya, pihaknya mengaku sudah bekerja semaksimal mungkin dan berdiri di atas peraturan yang berlaku.

“Pro kontra itu biasa. Namun niat kami untuk membangun dusun agar lebih baik tidak akan pernah berhenti,” fungkasnya.

Terpantau, mediasi berlangsung alot mewakili Bupati hadir Masril asisten III, berharap masa sabar dan mengakui laporan warga akan dilaporkan langsung dengan bupati.

” Untuk penyelesaian persolan ini tentu butuh waktu, agar tidak ada yang dirugikan dalam sebuah keputusan,” pinta Masril.

Seperti berita sebelumnya, Ratusan masyarakat Dusun Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Lintas, Bungo, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bungo, Rabu (18/9/2024).

Massa menuntut agar pemimpin dusun atau Datuk Rio Dusun Tanah Periuk, Hasan. A. Roni dipecat dari jabatannya. Ini terkait dugaan kesalahan yang dituangkan ke surat resmi yang dilayangkan ke perintah kecamatan hingga sampai ke Bupati Bungo beberapa waktu lalu.

“Surat dosa sudah kami sampaikan, tapi belum ada tindakan dan jawaban. Maka kami hadir hari ini,” kata Zurgawi salah satu tokoh masyarakat setempat yang ikut aksi.

Sedikit disampaikan dugaan, Rio tidak transparan mengelo Dana Desa (DD). Datuk Rio Hasan A. Roni berani melakukan pemalsuan tangan BPD dalam memuluskan rancangan APBDus tahun 2021.

“Dari penelusuran masyarakat terkait anggaran sengaja dipola untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ucapnya.

Pantauan dilapangan, masa masih melakukan aksi, mediasi utusan masa dan perwakilan pemerintah daerah masih alot. Belum diketahui titik terang hasil mediasi. (Bu)

Komentar